Pemprov Dki Tunggu Pemerintah Pusat Soal Thr 2021


2021-04-09 | By merdeka | 11 Hits

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah belum memutuskan formulasi kewajiban Tunjangan Hari Raya THR perusahaan terhadap para karyawan Andri menuturkan DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat tentang aturan THR >>READ MORE


ViRealHUB.com | Organic and Viral Social Traffic Hub


no imageMahfud MD: Pers Harus Jadi Mitra Pemerintah, Tak Boleh Diganggu Kebebasannya
Fri, 16 Apr 2021 20:01 | Hits : 0 | ID

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa kebebasan pers tidak boleh dilanggar Pers disebut mitra pemerintah...

no imagePemprov Banten Optimalkan Pelayanan Kesehatan Warga Tidak Mampu
Fri, 16 Apr 2021 16:31 | Hits : 5 | ID

SERANG 8211 Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Melalui penyediaan sarana kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten diharapkan lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan Salah satu yang menjadi fokus perhatian Pemprov Banten dalam bidang kesehatan adalah pemenuhan jaminan ke...

no imageKPK Tunggu Laporan Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes PDTT
Fri, 16 Apr 2021 16:30 | Hits : 0 | ID

JawaPoscom 8211 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Dugaan ini muncul karena adanya isu praktik jual beli jabatan pada lingkungan kementerian yang dipimpin Abdul Halim Iskandar 8220Saya sudah cek belum ada laporan822...

no imageProyek Siluman di Pemprov, Andi Darmawan: Pejabat yang Tandatangani Kontrak Harus Tanggung Resiko
Fri, 16 Apr 2021 16:30 | Hits : 1 | ID

FAJARCOID MAKASSAR 8212 Sejumlah program Pemerintah Provinsi Pemprov Sulawesi Selatan Sulsel diduga telah menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa Pasalnya beberapa proyek yang mestinya selesai di tahun sebelumnya dilanjutkan di tahun berikutnya Bahkan paket proyek itu tidak terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Pelaksana Tugas Plt Badan Perencanaan Pembangunan...

no imagePemprov Jabar Bersama DPRD Setuju Pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat
Fri, 16 Apr 2021 16:30 | Hits : 0 | ID

FAJARCOID BOGOR 8212 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyetujui pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat untuk diusulkan sebagai daerah otonom baru DOB kepada Kementerian Dalam Negeri Persetujuan itu berdasar rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung Jumat 164 Pertama alhamdulillah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat hari b...

no imagePotensi Gempa Megathrust di Bengkulu, BNPB Minta Pemerintah Segera Lakukan Penelitian
Fri, 16 Apr 2021 16:30 | Hits : 0 | ID

Doni Monardo meminta Pemprov Bengkulu melakukan penelitian terhadap segmen Enggano yang disebut berpotensi memiliki gempa megathrust...

no imagePemprov Sumbar Dinilai Tak Serius Tindaklanjuti Rekomendasi Dana Covid-19
Fri, 16 Apr 2021 16:01 | Hits : 5 | ID

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan telah melaksanakan rekomendasi DPRD soal LHP BPK dana COVID19...

no imagePemerintah benarkan produsen rokok mulai turunkan produksi
Fri, 16 Apr 2021 13:01 | Hits : 8 | ID

Berita dikutip dari Pengawasan harga rokok menjadi hal yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini Jakarta ANTARA 8211 Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan membenarkan bahwa produsen rokok kini menurunkan produksi menyusul kenaikan tarif cukai hasil tembakau CHT 2021 sebesar 125 persen 8220Benar bahwa ada dua pabrikan pada tahun ini turun dari satu ke ...

no imagePemprov DKI Larang PNS Gelar Buka Puasa dan Sahur Bersama
Fri, 16 Apr 2021 13:01 | Hits : 6 | ID

Berita dikutip dari Jakarta CNN Indonesia 8211 Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta melarang kepala perangkat daerah dan Pegawai Negeri Sipil PNS mengadakan buka puasa atau sahur bersama untuk mencegah penyebaran Covid19 selama Ramadan 1442 H Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 19 SE 2021 tentang Imbauan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan NonPNS ...

no imagePemerintah targetkan PNBP dari BMN capai Rp4,13 triliun di 2021
Fri, 16 Apr 2021 13:01 | Hits : 3 | ID

Peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN akan didapatkan dari pengelolaan aset negara di berbagai wilayah...



Website Online Counter